Apa yang perlu dilakukan dalam penyimpanan dan pengumpulan minyak pelumas/oli bekas?

1. Jangan pernah mencampurkan minyak nabati/hewan (minyak goring) kedalam pelumas bekas.

2. Pelumas bekas ditempatkan dalam kemasan drum/bak yang tertutup.

3. Hindari air masuk kedalam pelumas bekas, baik air hujan ataupun air lainnya.

4. Jangan satukan oli gardan, oli perseneleng kedalam pelumas bekas mesin atau hydraulic.

5. Tempatkan kemasan oli bekas dalam tempat tertutup dan tidak terkena hujan, tidak terkena sinar matahari langsung, dan tidak berada didekat bahan yang mudah terbakar/meledak.

6. Sediakan busa untuk menyerap ceceran pelumas bekas dan sediakan serbuk gergaji untuk menyerap /membersihkan sisa ceceran.

7. Kontainer diletakkan diatas lantai beton yang kedap minyak/oli resistant.

Syarat teknis tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3

a. Memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, krakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan.

b. Bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar dan ventilasi yang memadai.

c. Terlindung dari air hujan.

d. Sistem penerangan yang memadai.

e. Lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak.

f. Dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar.

g. Bangunan dilengkapi symbol.

h. Dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan.

i. Jika sifat limbah B3 yang mudah terbakar, maka :

- Tembok beton bertulang/bata merah/bata tahan api.

j. Jika sifat limbah B3 yang mudah meledak, maka :

- Lantai, dinding, atap harus bahan tahan ledakan dan kedap air. Kontruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari atap.

- Suhu ruangan harus tetap normal.

k. Jika sifat limbah B3 yang mudah reaktif, korosif, beracun maka :

- Dinding harus dibuat mudah dilepas, guna memudahkan pengamanan limbah.

l. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan :

- Jika limbah yang disimpan berupa fasa cair, maka perlu baik penampung dengan volume minimal 110% dari volume kemasan terbesar yang ada.

- Lokasi bak penampung sebaiknya didalam TPS, jika diletakkan diluar maka :

· Harus dalam keadaan tertutup dan kedap air.

· Saluran dari lokasi tumpahan dalam TPS menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuaat melandai dengan kemiringan min 1% menuju bak penampung.

- Penyimpanan limbah B3 fasa cair yang mudah menguap dalam kemasan harus menyisakan ruang 10% dari toal kemasan.

m. Jika sifat limbah B3 self combustion, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen.

n. Jika bentuk limbah B3 berupa fasa padat maka :

- Diperlukan bak penampung ceceran.

- Lantai kedap air dengan kemiringan min. 1% menuju saluran bak penampung.

o. Jika limbah B3 yang disimpan dengan karakter yang berbeda, maka:

- Perlu ada pemisah antara tiap jenis limbah.

p. Jika bangunan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir.

q. Luas TPS disesuaikan dengan jumlah limbah yang dihasilkan dengan pertimbangan waktu maksimal 90 hari.

Pengelolaan Bahan dan Limbah Berbahaya & Beracun/B3 (Pasal B3)

a. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbahnya.

b. Jika tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, maka pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.

c. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, bupati/walikota.

d. Menteri, gubernur, bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan Lingkungan Hidup yang harus dipenuhi & kewajiban yang harus dipatuhi.

Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH dan PEMERINTAH DAERAH (Pasal 63)

LARANGAN-LARANGAN (Pasal 69)

Setiap orang dilarang :

a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup.

b. Memasukkan Bahan dan Limbah Beracun dan Berbahaya yang dilarang kedalam wilayah NKRI.

c. Membuang limbah dan limbah B3 ke media Lingkungan Hidup.

d. Melepaskan produk rekayasa genetic ke media Lingkungan Hidup.

e. Melepaskan pembukuan lahan dengan cara membakar.

f. Melakukan Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.

g. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan dan merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar.

h. Pejabat memberikan izin lingkungan tanpa dilengkapi Amdal atau UKL/UPL (Pasal 111).

i. Pejabat memberikan izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin

lingkungan (Pasal 111)

j. Pejabat yang berwenang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegitan (Pasal 112).